Waketum Gerindra soal BPJS Naik: Kaum Makin Sebal Jokowi

Waketum Gerindra soal BPJS Naik: Kaum Makin Sebal Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia — Partai Gerindra  mengkritik keputusan Presiden Jokowi menaikkan balik tarif BPJS  Kesehatan   tiba 2021 mendatang. Keputusan itu dinilai kian menyusahkan rakyat yang telah lebih dulu terpukul wabah virus corona (Covid-19).

Kenaikan beban BPJS  Kesehatan berlaku untuk pengikut Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau peserta mandiri pada 2021, berdasarkan  Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Berasaskan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Makin sebal saja anak buah sama dia, sudah susah sebab Covid-19 sekarang malah mau diperas, ” kata Wakil Ketua Ijmal Gerindra Arief Poyuono dalam petunjuk resmi yang diterima CNNIndonesia. com , Rabu (13/5).

Menurut Poyouno  suasana ekonomi keluarga kelas menengah & bawah sudah ambruk akibat banyak PHK di sektor pekerjaan formal akibat wabah Covid-19.
Selain itu, Poyuono mengingatkan tak kurang pula usaha kecil menengah yang tutup karena tidak  mampu bayar angsuran bank.

“Ini kenapa malah BPJS Kesehatan iurannya dinaikkan. Sungguh enggak  pakai otak & tidak melihat realitas keadaan ekonomi dan sosialnya masyarakat, ” perkataan dia.  

Poyuono  menambahkan Perpres  Kenaikan BPJS  Kesehatan terbit pada masa yang tak tepat. Harusnya, perpres  tersebut diterbitkan pada saat keadaan ekonomi dan sosial sudah normal.

Wakil Ketua Umum Gerindra  Arief  Poyuono. (CNN Indonesia/Galih Gumelar)

Dia lantas menyoroti kecendekiaan Jokowi  menerbitkan Perppu  tentang pengerjaan dampak Covid-19 (Perppu  Corona) dengan kemarin telah disahkan menjadi UNDANG-UNDANG.

Poyuono  mempertanyakan kenapa Perppu  tersebut tak dimanfaatkan untuk menyuntik anggaran BPJS  Kesehatan.

“Padahal itu yang paling istimewa karena pandemi  Covid kan berpengaruh sekali hubungannya dengan kesehatan asosiasi. Kok,   Perppu malah untuk menalangi bank-bank dan pengusaha, ” kata dia.

Terpisah, anggota Komisi IX DPR RI lantaran Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay  menyebut negeri tidak memiliki empati kepada kelompok lantaran menaikkan kembali iuran BPJS  Kesehatan.

Demo menolak kenaikan iuran BPJS  Kesehatan beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/ Dhio Faiz)

Menurut Taat, bukan waktu yang tepat untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan zaman ini karena banyak masyarakat pusat menghadapi kondisi sulit di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

“Saya melihat bahwa pemerintah tak memiliki empati kepada masyarakat. Klub dimana-mana lagi kesulitan. Dipastikan penuh yang tidak sanggup untuk membayar iuran tersebut, ” kata Taat lewat pesan singkat.

Akali  Putusan MA

Ketua DPP PAN itu pun menilai kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan terkesan tidak mematuhi putusan Mahkamah Mulia yang membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebelumnya.

“Sejak awal, saya berniat pemerintah akan berselancar. Putusan MA akan dilawan dengan menerbitkan hukum baru. Mengeluarkan perpres baru tentu jauh lebih mudah dibandingkan melakukan putusan MA, ” tutur Saleh.

Dalam Perpres  Kenaikan BPJS  Kesehatan diatur bahwa kenaikan iuran untuk Kelas I dan II mulai berlaku pada Juli 2020. Sementara tarif baru iuran Posisi III berlaku 2021.

Saleh menduga pemerintah sengaja memajukan iuran BPJS  Kesehatan per 1 Juli 2020 agar seolah pemerintah melaksanakan putusan MA yang mengembalikan besaran iuran BPJS Kesehatan ke nominal sebelumnya yaitu Kelas I sebesar Rp 80 ribu, Kelas II sebesar Rp 51 ribu, dan Kelas III sebesar Rp 25, 500.

“Artinya, pemerintah mematuhi putusan MA itu hanya 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni. Sesudah itu, iuran dinaikkan lagi, ” tuturnya. (mts/wis)

[Gambas:Video CNN]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.