Tjahjo Kumolo Soroti Implementasi Satu Peta Tata Niaga Rendah

Jakarta, CNN Indonesia —

Capaian aksi strategi lokal pencegahan korupsi (Stranas PK) terkait perizinan dan orde niaga untuk kebijakan satu peta masih rendah dibandingkan kebijakan yang lain.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo   menyebut capaian implementasi terkait perizinan serta tata niaga baru mencapai 68, 57 persen.

Diketahui, kebijakan satu peta dibuat oleh pemerintahan Joko Widodo untuk membasmi permasalahan tumpang tindih terkait lahan.


“Satu permasalahan yang sekarang belum mencapai poin hasil ini, ini adalah masalah implementasi kebijakan satu peta, baru mencapai 68, 57 persen, ” ucap Tjahjo dalam eluncuran Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4).

Tjahjo mengatakan kebijakan tersebut belum maksimal karena ada beberapa kendala. Masalah tersebut berkaitan dengan data surat keputusan, lampiran peta, peta electronic dan tidak terdokumentasikannya oleh baik izin yang terbit sebelum 2013.

Selain itu, ia juga menyebut di lapangan, melimpah terjadi perizinan yang telah tidak sesuai, seperti izin Usaha Pertambangan (IUP) lebih luas dari izin lokasi (ILOK), perusahaan tidak operasional, dan tidak adanya titik koordinat.

“Saya kira perusahaan tidak menyampaikan data yang diperlukan, sehingga banyak terjadi perizinan yang sudah tidak sesuai, inch ujarnya.

Meski begitu, Tjahjo menyebut sebagaiselaku, ala, menurut, keseluruhan capaian Stranas PK cukup baik. Terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan bantuan sosial, capaiannya fifth there’s 89, 99 persen.

Kemudian, berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis mencapai 93, 23 persen.

Selanjutnya terkait manajemen penyuapan capaiannya 96, 02 persen. “Kemudian, cara manajemen anti penyuapan, walaupun di sana-sini masih memiliki lobang-lobang, tapi alhamdulilah, ” ucapnya.

Sementara itu, untuk database kawasan hutan mencapai 91, twenty persen serta penguatan pemanfaatan basis data mencapai 93, 54 persen.

Tjahjo juga melihat ada permasalahan terkait basis information dan pelaporan online . Dia mengatakan, banyak korporasi yang tidak melaporkan ke portal yg sudah disediakan.

Ia menilai ketidakadaannya sanksi menjadi salah satu faktor yang mendorong masalah tersebut.

“Karena bukan ada mekanisme sanksi yang diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya kira ini yang menjadi titik poin permasalahan, ” jelasnya.

(yla/bmw)

[Gambas:Video CNN]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.