Tito Usul Opsi Pilkada Tak Langsung untuk Daerah IPM Rendah

Tito Usul Opsi Pilkada Tak Langsung untuk Daerah IPM Rendah

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Dalam Negeri  Tito Karnavian kembali mengusulkan opsi penerapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) asimeteris di Indonesia. Lengah satunya adalah membuka opsi Pilkada tidak langsung pada daerah dengan memiliki Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) dan tingkat kesejahteraan sedikit.

Ia juga mengajukan masyarakat tak perlu memandang ganjil dan alergi bila penyelenggaraan Pilkada asimetris bisa diterapkan di Indonesia.

“Saya bilang Pilkada asimeteris mungkin perlu dipertimbangkan. Itu bukan sesuatu yang aneh, & kita juga enggak perlu alergi dengan Pilkada asimeteris, ” sekapur Tito dalam Webinar yang digelar Nagara Institute, Sabtu (20/6).

Pilkada asimetris yang dimaksudkan Tito adalah sistem Pilkada yang memungkinkan daerah memiliki mekanisme berbeda dalam memilih kepala daerah.

Pilkada asimetris tersebut, kata dia, bisa digelar dengan didasarkan pada karakteristik daerah terbatas, seperti IPM, kemampuan fiskal, ataupun potensi konflik. Tito juga membuktikan IPM bisa menjadi salah mulia indikator untuk melihat kedewasaan berdemokrasi.

“Kita harus melihat kedewasaan demokrasi. Di daerah itu betul-betul siap enggak rakyatnya untuk memilih pemimpin? Paham enggak mereka harus memilih pemimpin yang benar, ” ujar Tito.

“Untuk melihat kedewasaan demokrasi ini saya menyarankan agar –dan beta juga membaca di hasil studi LIPI– menggunakan IPM. Karena tersedia tiga hal yang diukur IPM Itu, yang pertama tingkat pendidikan, kedua tingkat kesehatan, yang ketiga adalah kemampuan rumah tangga. Sehingga nanti ada daerah dengan kategori IPM-nya tinggi. Mereka berdewasa berdemokrasi, mereka siap berdemokrasi, mereka mengerti bahwa memilih pemimpin itu istimewa. ”


Lebih lanjut, Tito menguraikan bahwa di masyarakat dengan tingkat IPM rendah bisa menggunakan opsi Pilkada tidak langsung untuk meminimalisir manipulasi sejak pihak tertentu.

“Lah kalau yang IPM-nya rendah, banyak masyarakat yang kurang sejahtera, keterampilan fiskal daerah rendah karena tergantung transfer pusat. Apalagi sistem sosial budaya saat digelar Pilkada justru berkonflik. Nah di daerah tersebut kita sarankan tak Pilkada langsung. Tapi menggunakan DPRD atau metode lain, tapi tetap ada bahan perseorangan, ” kata Tito.

Lebih lanjut, Mantan Kapolri itu memandang Indonesia membutuhkan sejenis mekanisme pemilihan kepala daerah dengan berbiaya rendah dan minim pertikaian di tengah-tengah masyarakat.

Ia juga menyatakan Pilkada langsung juga bisa melahirkan banyak ekses negatif bagi masyarakat, seperti potensi konflik yang tinggi yang berlaku di beberapa daerah seperti Papua dan Aceh.

Tak hanya tersebut, Pilkada langsung menurutnya membutuhkan bea politik yang tidak sedikit, baik dari sisi anggaran yang dikeluarkan negara maupun dari calon kepala daerah untuk biaya saksi dan kampanye.

Election memang cantik, sebagai simbol demokrasi. Tapi apapun dalam ilmu security , ilmu keamanan, mereka melekang. Kita sebenarnya sudah melegalisasi bangsa untuk terbelah, mereka terbelah mengambil pilihan masing-masing. Tiap perbedaan mengandung potensi konflik, ” kata Tito.

Tito lantas membicarakan beberapa daerah di Indonesia saat ini sudah menerapkan konsep asimeteris dalam pemilihan kepala daerah. Dia mencontohkan Provinsi DIY Yogyakarta yang menerapkan mekanisme Sri Sultan Hamengkubuwono otomatis menjadi Gubernur tanpa mencuaikan pemilihan.

Tak hanya itu, Ia juga mencontohkan Provinsi DKI Jakarta juga menerapkan sistem pemilihan walikota di 5 wilayah dan bupati Kepulauan Seribu melalui mekanisme pengukuhan oleh Gubernur DKI Jakarta.

“Jadi mereka gak menyandang beban Pilkada. Jadi sebenarnya asimeteris itu sudah terjadi, ” introduksi Tito.

Sebelumnya, Tito sempat mengusulkan pernyataan serupa pada akhir tahun 2019 lalu sebagai bentuk evaluasi terhadap Pilkada langsung.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, kala itu merespons usulan Tito. Ia mengatakan pihaknya sudah merancang dua alternatif pilihan kebijakan dalam rangka menindaklanjuti rencana evaluasi penyelenggaraan pilkada langsung.

Preferensi pertama, pemilihan langsung nantinya hanya akan digelar pada tingkat kabupaten/kota saja. Sementara untuk pilkada level provinsi digelar pemilihan secara tidak langsung.

Lalu preferensi kedua, menurut Doli, ada alternatif kebijakan evaluasi pilkada secara asimetris.

[Gambas:Video CNN]

(rzr/vws)

[Gambas:Video CNN]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.