Teken UU Minerba, Asing Wajib Divestasi 51 Persen Saham ke MENODAI

Teken UU Minerba, Asing Wajib Divestasi 51 Persen Saham ke MENODAI

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mewajibkan perusahaan  tambang di Indonesia yang sahamnya dimiliki asing untuk mengurangi kepemilikan bagian alias  divestasi sebanyak 51 obat jerih. Saham yang sudah didivestasi lalu dialihkan ke pemerintah pusat, wilayah, BUMN, BUMD, maupun badan jalan swasta nasional.

Kewajiban itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beleid tersebut sudah disetujui DPR selaku pacar pemerintah dan diteken resmi sebab Jokowi pada 10 Juni 2020.

Perusahaan tambang dengan harus mendivestasi saham ke kepemilikan dalam negeri merupakan mereka yang telah memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).


“Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kesibukan operasi produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51 persen dengan berjenjang, ” ungkap Jokowi mencuaikan Pasal 112 UU Minerba, dikutip Rabu (17/6).

Kemudian, pemerintah pusat melalui menteri terkait  bersama pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota, BUMN, BUMD, serta badan usaha swasta nasional kudu mengkoordinasikan penentuan skema divestasi tersebut. Begitu pula dengan komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli.

“Penawaran divestasi bagian dilakukan melalui bursa saham Nusantara, ” jelasnya.

Tetapi, ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik pelaksanaan dan jangka waktu divestasi saham diatur berdasarkan peraturan negeri. Peraturan selanjutnya akan segera dikeluarkan pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan kewajiban divestasi saham berjenjang tersebut merupakan persetujuan yang bisa diambil pemerintah. Peristiwa ini diperlukan agar investor lestari tertarik untuk menanamkan modalnya di sektor pertambangan.

Pokok, menurutnya, investasi di sektor pertambangan kerap memiliki beberapa tantangan, mulai dari gencarnya kampanye energi suci hingga jatuhnya harga komoditas pertambangan akibat pandemi virus corona ataupun covid-19.

Bahkan, investasi di subsektor mineral terbilang jatuh dalam beberapa waktu terakhir. Real, Indonesia membutuhkan investasi besar untuk mendukung program hilirisasi pertambangan, tiba dari nikel hingga batu bara.

“Saya ambil contoh batubara ke depannya akan menghadapi tantangan sangat berat. Kenapa? karena tidak ada lagi lembaga pendanaan dunia yang mau mendanai power plant , ” kata Arifin beberapa waktu lalu.

Kendati begitu, ia belum bisa memberi kepastian berapa lama durasi periode yang diberikan untuk divestasi berjenjang tersebut. “Saya tidak bisa memikirkan berapa lama (batas waktu divestasinya) karena tantangan cukup berat. Kita harus realistis, orang investasi segar kan akan lihat returnya teks, nilai keekonomiannya pada berapa, apakah returnya akan cepat atau lemah, ” tuturnya.

(uli/agt)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.