Survei IPO: Kepuasan Publik ke Jokowi Tangani Pandemi Turun

Jakarta, CNN Indonesia —

Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan level kepuasan publik terhadap kemampuan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dalam menggarap pandemi  covid-19 melandai pada Agustus 2021.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi sempat menyentuh angka 56 persen pada hasil inspeksi IPO April lalu. Namun, angka tersebut turun ke 52 persen pada hasil survei Agustus.

“Trennya memang selalu melandai tingkat kepuasan publik terhadap Presiden, terutama dalam penanganan pandemi Covid, meski sedang di atas 50. Catatan IPO ada 52 upah menyatakan puas, 41 persen menyatakan tidak puas, ” kata Dedi dalam suatu diskusi virtual, Sabtu (14/8).


Ia menjelaskan kemerosotan itu didapat dari hasil survei terhadap 1. 200 responden yang dilaksanakan IPO pada 2-10 Agustus 2021 lalu. Pengambilan sampel memakai metode multistage random sampling dengan sampling error sebesar 2, 5 persen dan tingkat akurasi data menyentuh 97 persen.

Selain terhadap Jokowi, mayoritas publik juga menilai kinerja Komite Penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dalam menangani covid serta dampaknya belum cukup memuaskan. Dari hasil survei IPO, sebanyak 63 persen responden mengaku tidak puas secara kinerja KPC-PEN.

“KPC-PEN yang dianggap komite utama dalam penanganan pandemi setelah Satgas Covid itu dianggap belum sesuai jalan. Hanya 37 persen dengan menyatakan puas terhadap kinerja KPC-PEN, sementara 63 upah tidak puas, ” tuturnya.

Berdasarkan hasil survei IPO, secara umum publik juga tidak puas dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Apalagi dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kesibukan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Yang menyatakan tidak puas (dengan kebijakan PPKM Darurat) datang 67 persen. Dominan sangat luar biasa, ” ujarnya.

Hanya 14 persen lainnya yang menyatakan puas dengan kebijakan PPKM Darurat. Sementara, 19 upah lainnya mengaku ragu-ragu.

Selain itu, sebab hasil survei IPO menunjukkan bahwa 78 persen publik merasa kebijakan PPKM Gawat tidak tepat. Hanya 22 persen yang menganggap PPKM sebuah kebijakan yang langsung dalam menangani pandemi.

IPO juga mencatat, 54 persen responden memperhitungkan bahwa pelaksanaan PPKM sekitar ini sudah cukup serta tidak perlu dilanjutkan teristimewa.

(dmi/agt)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.