PKS, Demokrat, dan PAN Desak Jokowi Batalkan Kenaikan BPJS

PKS, Demokrat, dan PAN Desak Jokowi Batalkan Kenaikan BPJS

Jakarta, CNN Indonesia — Tiga fraksi di DPR RI yakni Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), Golongan Demokrat , Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan segera dibatalkan.

Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto mengkritik keputusan pemerintah yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, kebijakan itu tidak tepat serta semakin memberatkan masyarakat saat pandemi virus corona (Covid-19).

Mulyanto pun minta pemerintah segera mementahkan regulasi yang dikeluarkan 6 Mei 2020 itu karena tidak pantas dengan amar putusan Mahkamah Istimewa Nomor 7P/HUM/2020 yang telah membatalkan regulasi terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelumnya.
“(Saya) minta pemerintah membatalkan Perpres No. 64/2020 yang menjadi dasar hukum kenaikan iuran (BPJS Kesehatan), ” prawacana Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (14/5).

Secara hukum, kata Mulyanto, regulasi baru yang dibuat Jokowi untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini bermasalah karena tumpang tindih dengan Perpres 75/2019 yang sedang berlaku.

Menurutunya, pada amar putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 yang dibatalkan hanya Pasal 34 ayat (1) dan (2) sebab bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2 UU BPJS.

Terpisah, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto juga meminta Perpres 64/2020 lekas dibatalkan. Ia meminta pemerintah tak menambah kesulitan yang dialami kelompok di tengah pandemi virus corona.

“Sebaiknya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dicabut kembali ataupun dibatalkan, ” kata Didik.

Ia menyebut kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah kesulitan dan penderitaan rakyat menghadapi pandemi virus corona seperti saat itu bertolak belakang dengan semangat melindungi segenap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Senada, anggota DPR sejak Fraksi PAN Yandri Susanto juga ikut meminta pemerintah membatalkan Perpres 64/2020 demi membahagiakan masyarakat. Menurutnya, masyarakat sedang mengalami kesulitan mencari nafkah dan pekerjaan di sedang pandemi virus corona.

“Mohon kiranya kenaikan (iuran) BPJS Kesehatan itu dibatalkan untuk menyenangkan, ” ujarnya.

Wakil pemimpin umum PAN itu mengatakan perkara kesehatan adalah tanggung jawab negeri karena menyangkut hajat hidup karakter banyak. Menurutnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini akan meruntuhkan antibodi masyarakat yang sedang bertahan zaman pandemi.

Sebelumnya, Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran peserta mandiri kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per orang per kamar dan iuran peserta mandiri status II dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per orang mulai bulan, berlaku mulai 1 Juli 2020.

Tatkala iuran peserta mandiri kelas III yang naik dari Rp25. 500 menjadi Rp35 ribu per orang per bulan berlaku mulai 2021 mendatang. Keputusan mengerek iuran ini dilakukan Jokowi tidak lama setelah MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen di dalam awal 2020 lalu.

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menilai langkah Jokowi kembali menimbulkan iuran BPJS Kesehatan adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum dan bermain-main dengan putusan MA.

Menurutnya, Jokowi juga telah melanggar ketentuan Pasal 31 UU Mahkamah Agung dan juga asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2011 secara mereplikasi peraturan yang telah dinyatakan tidak sah. (mts/fra)

[Gambas:Video CNN]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.