Ombudsman Dorong KPK dan BPK Audit Pengelolaan Gili Trawangan

Ombudsman Dorong KPK dan BPK Audit Pengelolaan Gili Trawangan

Jakarta, CNN Indonesia —

Anggota  Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih meminta Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan pulau wisata  Gili Trawangan (GTI) di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terkait perjanjian pengelolaan aset milik negara tersebut.

“BPK perlu lakukan audit investigasi. Kalau merugikan keuangan negara baru KPK menyidik, ” kata Alamsyah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut tempat, KPK bersama Kejaksaan Tinggi NTB selayaknya meninjau ulang kontrak tata pulau wisata Gili Trawangan untuk menelusuri apakah ada atau tidaknya wanprestasi antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PT GTI.


Kata Alamsyah, KPK yang diketuai oleh Firli Bahuri bisa melangsungkan penyidikan apabila sudah ada hasil audit investigasi yang dikeluarkan BPK terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan.

Apalagi, katanya, Ketua KPK juga pernah menjelma Kepala Kepolisian Daerah NTB jadi dapat dipastikan Firli memahami bagaimana pengelolaan tempat wisata yang adalah aset milik negara tersebut.

“Jangan hanya mengimbau. Kepala KPK kan pernah menjadi Kapolda NTB. Besar kemungkinan paham situasi di sana. KPK lebih prinsip, ” ujarnya.

KPK sebelumnya telah menodong Pemprov NTB memberikan surat pengaruh khusus (SKK) kepada Kejaksaan Luhur NTB untuk menyelesaikan lahan dengan dikelola GTI, namun hingga saat ini belum juga direspons.

Padahal Kejaksaan Tinggi NTB serupa sudah mengirimkan legal opinion (LO) atas persoalan lahan Pemerintah Daerah yang dikelola PT GTI, melekat perjanjian yang ditandatangani antara PT GTI dengan Pemprov NTB.

Alamsyah mengatakan Ombudsman mampu saja mengawasi persoalan ini kalau ada pihak yang melaporkan, namun KPK sudah turun tangan buat membantu menyelesaikan persoalan pengelolaan aset di Gili Trawangan Indah.

“Bisa (Ombudsman mengawasi), bila ada yang melapor. Tapi kan sudah ditangani KPK. Kita lihat sajalah. Kerugian negara itu domainnya BPK dan KPK, ” katanya.

(Antara/gil)

[Gambas:Video CNN]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.