Menkeu Minta Penerima LPDP Tolong RI Lolos Middle Income Trap

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Keuangan Sri Mulyani   memberikan tugas kepada penerima dana siwa dari Lembaga Pengelola Derma Pendidikan ( LPDP ) untuk ikut berpikir agar Indonesia tak terjebak di dalam perangkap negara berpenghasilan membuang ( middle income trap ).

Ia menjelaskan kalau status Indonesia saat itu negara berpenghasilan menengah ke bawah ( lower middle income country ). Status Indonesia sebelumnya sempat naik menjadi negeri berpenghasilan menengah ke tempat ( upper middle income country ).

Namun, Bank Dunia menurunkan status Nusantara karena pendapatan masyarakat mendarat. Hal ini merupakan efek dari pandemi covid-19.


Menurut Sri Mulyani, penuh negara yang tak muncul dari status  middle income country menuju higher incomer country .

“Perangkap-perangkap kelas membuang untuk negara-negara di negeri. Nah, anda (penerima beasiswa) sebagai t he top of the top , tugas ini di pundak anda, ” membuka Sri Mulyani saat menganjurkan arahan kepada penerima beasiswa LPDP secara daring, Rabu (29/9).

Dia memaparkan ada beberapa tantangan agar Indonesia bisa menjadi negara berpenghasilan tinggi. Lengah satunya terkait dengan sumber daya manusia.

“Tidak semua anak muda seberuntung kalian. Mayoritas mungkin ada yang menghadapi masalah stunting , kurang gizi, hanya lulusan SD, SMP, ” introduksi Sri Mulyani.

Jika SDM di Indonesia berkualitas, maka akan lebih produktif serta inovatif. Dengan begitu, daya Indonesia menjadi negara maju semakin cepat.

Tantangan lainnya adalah pandemi covid-19 hingga ancaman mutasi iklim. Selain itu, jalan teknologi juga bisa menjelma tantangan bagi Indonesia untuk maju jika tak dikelola dengan baik.

“Teknologi mengubah struktur sosial, interaksi ekonomi, strategi pendirian. Butuh infrastruktur digital & regulasi, ” ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, mantan direktur pemangku Bank Dunia ini berharap penerima beasiswa LPDP dapat memberikan kontribusi kepada negara untuk menyelesaikan masalah-masalah itu.

Sementara itu, sambungnya, pemerintah selalu mengalokasikan dana minimal 20 persen dari total belanja negara untuk sektor pendidikan. Jika belanja negara Rp2. 700 triliun, maka anggaran untuk pendidikan sekitar Rp500 triliun.

“Ini untuk pendidikan usia dini, madrasah, pesantren, perguruan tinggi, dan penelitian, ” imbuh Sri Mulyani.

Lalu, pemerintah juga menggabungkan dana abadi pendidikan dengan jumlahnya sekarang Rp81, tujuh triliun. Namun, jika dijumlahkan dengan penelitian, perguruan mulia, dan kebudayaan, maka totalnya  mencapai Rp90 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(aud/sfr)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.