Mahfud Lepas Tangan soal Pencetus Penghinaan Presiden di RKUHP

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Politik Hukum serta Keamanan (Menko Polhukam)  Mahfud MD   mengaku tidak pernah ikut campur pada rencana pemerintah kembali membakar pasal penghinaan presiden di dalam draf Rancangan Kitab Norma Undang-undang Pidana ( RKUHP ).

Taat Mahfud, pasal tersebut telah disetujui pemerintah dan DPR  ketika dirinya belum menjelma Menko Polhukam. Namun, sambungnya, kala itu pada September 2019 pembahasannya sempat ditunda dan kembali akan dibahas di parlemen beberapa masa terakhir.

Sebelum saya maka Menko, RKUHP sudah disetujui oleh DPR tapi September 2019 pengesahannya ditunda pada DPR , ” logat Mahfud dalam cuitannya, Rabu (9/6).


Pernyataan Mahfud tersebut sekaligus merespons cuitan akun resmi Partai Demokrat, yang mengambil ucapan Anggota Komisi III DPR Benny K Harman. Dia yang merupakan politikus  Partai Demokrat itu, mengenai Mahfud karena berubah perilaku terkait pasal penghinaan kepala.

Menurut Benny, Mahfud adalah orang yang berperan menghapus pasal tersebut saat menjadi hakim  konstitusi pada  zaman kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, kata Benny, Mahfud kali ini malah diam ketika pasal ejekan presiden masuk draf RKUHP  dan menuai kritik di tengah publik.

“Hanya begitu beliau era ini menjadi Menko Polhukam, saya mendengar sayup-sayup kalau beliau juga mendukung kausa ini dihidupkan lagi, ” kata Benny dalam kerap kerja Komisi III DPR, Rabu (9/6).

Anggota Premi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman. (CNNIndonesia/Christie Stefanie)

Merespons hal itu, Mahfud membantah pernyataan Benny.   Mahfud  yang diangkat Jokowi  menjadi Menko Polhukam  pada kabinet Indonesia Maju 2019-2024 tersebut mengklaim perkara penghinaan presiden kala tersebut dihapus dari KUHP pra dirinya pun menjadi hakim  konstitusi.

Oleh karena itu, Mahfud  biar mempersilakan Benny selaku anggota DPR yang menjadi pacar pemerintah dalam membuat undang-undang untuk menghapus pasal itu jika tak setuju.

Kira ngawur. Penghapusan pasal penghinaan kepada Presiden dilakukan jauh sebelum  saya masuk ke MK. Saya jadi hakim MK April 2008… Karena sekarang di DPR, sungguh, coret saja pasal tersebut. Anda punya orang & Fraksi di DPR , ” kata  Mahfud.

[Gambas:Twitter]

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.