Machfud-Mujiaman Minta MK Diskualifikasi Eri-Armuji

Machfud-Mujiaman Minta MK Diskualifikasi Eri-Armuji

Surabaya, CNN Indonesia —

Pasangan Machfud Arifin -Mujiaman Sukirno resmi mendaftarkan sengketa hasil Pilkada Surabaya 2020 nomor: 1419/PL. 02. 6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020, ke Mahkamah Konstitusi ( MK ).

Pendaftaran itu diwakilkan melalui tim hukum yang terdiri dari Veri Junaidi, Febri Diansyah, Donal Fariz, Jamil Burhan, Slamet Santoso, & Muhammad Sholeh.

“Dalam permohonannya, Machfud Arifin meminta MK mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Eri Cahyadi-Armuji sebagai Pemimpin Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya, ” kata tim Machfud-Mujiaman, menggunakan keterangan tertulis, Senin (21/12).


Hal ini kata tempat, tidak bisa dilepaskan dari terkaan dan argumentasi permohonan yang membuktikan kecurangan secara terstruktur, sistematis & massif.

Permohonan juga menguraikan sejumlah indikasi mobilisasi birokrasi dan anggaran, tertib dari pemerintah kota maupun negeri pusat untuk memenangkan pasangan nomor urut 1.

Karut-marut Pilkada Kota Surabaya juga dinilai diperparah dengan lemahnya penegakan asas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan kasat mata.

Machfud mengatakan gugatannya di MK tidak sekadar persoalan menang atau keok dalam pemilihan kepala daerah. Menang atau kalah, kata dia, merupakan hal yang biasa dan terlalu kecil untuk diperdebatkan.

Mantan Kapolda Jatim ini ingin menjadikan perjuangan di MK jadi warisan (legacy) untuk menjadikan demokrasi yang lebih baik untuk ke depannya.

Langkah ke MK juga tidak bisa dilepaskan dari bagian upaya pembelajaran politik serta demokrasi secara luas. Kontestasi demokrasi semestinya menjunjung aspek kesetaraan serta keadilan (equal and fairness) antara bagian calon.

“Tanpa tersebut semua, Pilkada yang demokratis hanyalah akan menjadi ilusi dalam negeri demokrasi, ” ujarnya.

Sementara itu, kubu Eri-Armuji, mengucapkan pihaknya telah menghimpun sejumlah keterangan dugaan kecurangan-kecurangan yang justru dikerjakan oleh kubu Machfud-Mujiaman. Mulai dari bagi-bagi sembako, sarung, baju & uang saat kampanye.

Badan Bantuan Dasar dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Tomuan Sugiarto, mengatakan dugaan pelanggaran tersebut akan dibeberkan di sidang MK nanti.

“Jadi segudang bukti sudah kami siapkan. Asosiasi yang berbondong-bondong melaporkan ke ana. Mereka pun siap jadi bukti. Puluhan perkara juga sudah kita laporkan ke Bawaslu. Semuanya mau jadi senjata kita di MK, ” kata Tomuan.

Tomuan menjelaskan, dugaan kecurangan penggolongan sembako, uang, dan sarung tersebut dilakukan Machfud-Mujiaman dengan metode tertib dan berlangsung massif.

Warga penerima sembako yang diorganisir pengurus RT/RW dan PKK, diminta menyertakan KTP, KK serta cetakan handphone untuk pendataan.

“Warga yang menerima sembako tetap melampirkan KTP Surabaya, lalu ada yang bilang datanya akan diinput dalam aplikasi, ” ujar Tomuan.

(frd/psp)

[Gambas:Video CNN]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.