KPK Setor Rp4, 4 M ke Kas Negara atas Kasus Bekas Gubernur Kepri

KPK Setor Rp4, 4 M ke Kas Negara atas Kasus Bekas Gubernur Kepri

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemberantasan Manipulasi ( KPK ) menyetor uang denda sejumlah Rp200 juta dan uang pengganti Rp4, 2 miliar atas nama terpidana mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun   ke simpanan negara.

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bagian 106/Pid. Sus-TPK/2019/PN. JKT. PST agenda 9 April 2019.

“Jaksa eksekusi KPK Andry Prihandono, pada Kamis 9 Juni 2020 telah melaksanakan penyetoran denda sebesar Rp200. 000. 000, 00 serta uang pengganti sebesar Rp4. 228. 500. 000, 00 kepada kas negara, ” kata Pelaksana Perintah Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Selasa (16/6).

Ali menjelaskan cara ini sebagai bagian dari penyelamatan aset dari kerugian negara dengan diakibatkan oleh korupsi. Juru kata berlatar belakang jaksa itu menyatakan KPK senantiasa berupaya maksimal untuk mengembalikan uang ke kas negeri dari setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Baik menggunakan pemidanaan denda maupun uang substitusi hasil korupsi yang dinikmati benduan.

Eks Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun  divonis bersalah karena telah menerima suap dan gratifikasi terkait izin reklamasi (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Ia menambahkan, KPK sebelumnya juga sudah melaksanakan eksekusi terhadap terdakwa Nurdin Basirun ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin. Nurdin Basirun akan menjalani pidana badan selama empat tahun atas perkara suap dan gratifikasi izin prinsip dan lokasi reklamasi di Kepulauan Riau tahun 2018 dan 2019.

“KPK sebelumnya pada hari Rabu (10/6/2020) selalu telah melaksanakan eksekusi badan Terdakwa Nurdin Basirun ke Lapas Sukamiskin, ” ucap dia.

Sebelumnya, Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap Nurdin dengan pidana empat tahun kurungan dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Hakim menilai Nurdin terbukti secara sah & meyakinkan telah menerima suap dan gratifikasi terkait izin reklamasi.

Dalam putusannya, Hakim juga melepaskan hak politik Nurdin selama 5 tahun. Selain itu, ia juga diharuskan membayar uang pengganti sejumlah Rp4. 228. 500. 000 subsider enam bulan kurungan.

“Terdakwa terbukti secara sah serta meyakinkan melakukan tindak pidana manipulasi, ” ujar Ketua Majelis Hakim Yanto saat membacakan amar putusan dalam sidang yang diselenggarakan secara online, Kamis (9/4).

(ryn/bmw/gil)

[Gambas:Video CNN]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.