KPK Ingatkan Gubernur Sumbar Mahyeldi soal Sumbangan

Jakarta, CNN Indonesia —

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengingatkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah untuk menghindari perbuatan yang masuk ke dalam kategori gratifikasi.

Dalam hal itu lembaga antirasuah menyoroti tulisan yang ditandatangani Mahyeldi peristiwa permintaan sumbangan untuk penerbitan buku profil.

“KPK mengingatkan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menghindari perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai gratifikasi dengan dilarang, ” ujar Plt. Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, Minggu (22/8).


Menurut Ipi, permintaan sumbangan kepada masyarakat atau pengusaha untuk kepentingan pribadi, bagus secara individu maupun institusi negara, merupakan perbuatan dengan dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Selain itu, perbuatan dimaksud juga rentan menimbulkan permusuhan kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

“Karenanya, KPK mengingatkan kepada kepala wilayah maupun pegawai negeri/penyelenggara negeri lainnya untuk tidak mengabulkan perbuatan meminta, memberi, ataupun menerima sumbangan, hadiah serta bentuk lainnya yang mampu dikategorikan gratifikasi yang perkara dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, ” ucap Ipi.

Ipi berujar gratifikasi dapat dianggap sebagai pemberian suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Manipulasi. Ancaman pidana yakni 4 sampai 20 tahun kurungan dan denda Rp200 Juta hingga Rp1 miliar.

“KPK berharap aparat dan penyelenggara negara sanggup menjadi teladan bagi masyarakat dengan tidak menyalahgunakan bagian dan kewenangannya melakukan tanduk yang dapat dikategorikan melanggar hukum, ” pungkas Ipi.

Surat suruhan sumbangan dari gubernur dimaksud terungkap setelah polisi menangkap lima orang warga luar Sumatera Barat di suatu tempat pada 13 Agustus 2021. Mereka ditangkap dengan sangkaan melakukan penipuan.

Ke-5 pelaku yaitu D (46), DS (51), DM (36) yang ketiganya berasal dari Jawa. Kemudian MR (50) dan A (36) yang berasal lantaran Makassar. Dari hasil penyeliaan terungkap bahwa mereka mendatangi para pengusaha, kampus dan pihak lainnya bermodalkan tulisan berlogo Gubernur Sumatera Barat, ditandatangani Mahyeldi.

Surat dengan nomor: 005/-/V/Bappeda-2021 tertanggal Mei 2021 tersebut berisikan tentang penerbitan sendi profil dan potensi provinsi Sumatera Barat.

(ryn/ugo)

[Gambas:Video CNN]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.