KPK Bakal Analisis Putusan Kasus Edhy Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia —

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) masih menunggu salinan vonis lengkap majelis hakim Mahkamah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terkait kasus korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dkk.

Upaya tersebut dilakukan KPK untuk lalu bisa mengambil langkah tindak lanjut, termasuk mengajukan jalan hukum banding ataupun memajukan perkara.

“Kami akan menunggu salinan vonis lengkap dan tim JPU [Jaksa Penuntut Umum] mau mempelajari pertimbangan majelis hakim untuk kemudian membuat analisis dan rekomendasi kepada pimpinan, ” ujar Pelaksana Perintah Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding, melalui fakta tertulis, Jumat (16/7).


Ipi mengatakan KPK mengapresiasi putusan majelis hakim terhadap Edhy dkk karena telah mengakomodasi seluruh isi telaah yuridis dalam surat tuntutan.

“Kami meluhurkan dan mengapresiasi putusan mahkamah hakim terhadap para terdakwa. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan tim JPU KPK di dalam sidang putusan, kami masih bersikap pikir-pikir terkait vonis tersebut, ” ucap Ipi.

Sebelumnya, Edhy dijatuhi hukuman pidana penjaralima tahun dandenda Rp400 juta subsider enam bulan pasung.

Ia selalu dihukum membayar uang substitusi senilai Rp9, 6 miliar dan US$77 ribu secara memperhitungkan uang yang telah dikembalikan. Serta pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun.

Edhy dinilai terbukti menerima suap sebesar US$77 ribu atau sekitar Rp1, 12 miliar dan Rp24, 62 miliar terkait proses persetujuan pemberian izin budi daya lobster dan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) kepada para eksportir.

Tatkala itu, tiga terdakwa yang merupakan anak buah Edhy divonis dengan pidana 4, 5 tahun penjara dan pidana denda Rp300 juta subsider enam bulan pasung.

Para terdakwa tersebut yakni Andreau Misanta Pribadi dan Safri sebagai staf khusus Edhy, mengikuti Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy.

Kemudian, Ainul Faqih demi staf istri Edhy danpemilik PT Aero Citra Barang (ACK) Siswadhi Pranoto Loe divonis penjara empat tarikh dan denda Rp300 juta subsider empat bulan rumah.

Hakim memperhitungkan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana manipulasi secara bersama-sama terkait dengan penetapan izin ekspor benih lobster (benur).

Dalam putusan tersebut, ketua mengatakan Edhy melakukan intervensi terhadap izin ekspor benur untuk perusahaan yang terafiliasi dengan koleganya yakni Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah.

(ryn/gil)

[Gambas:Video CNN]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.