Komisi Fatwa MUI Bahas Baik dan Buruk Politik Dinasti

Komisi Fatwa MUI Bahas Baik dan Buruk Politik Dinasti

Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ustazah Indonesia ( MUI ), Hasanuddin AF menyatakan pihaknya tengah mengkaji usulan mengenai hukum mudarat praktik politik dinasti yang kerap terjadi di dalam tiap penyelenggaraan pemilu, termasuk penetapan kepala daerah (Pilkada).

Usulan fatwa itu  akan dibawa dan dibahas bersama dalam lembaga Musyawarah Nasional (Munas) MUI yang digelar 25-28 November 2020 kelak di Jakarta.

“Kalau banyak mudaratnya ya sudah. Sekalipun ada hak asasi di situ enggak masalah. Tapi, kita studi mudaratnya. Mana banyak manfaat & mudaratnya. Nanti diperlukan penelitian & kajian, ” kata Hasanuddin kepada CNNIndonesia. com , Senin (19/10).


Hasanuddin memandang gelaran Pilkada langsung selama ini telah memunculkan ekses kepada banyaknya calon kepala daerah yang memiliki hubungan darah dengan pejabat petahana. Baik itu dari tangga pejabat bupati, wali kota, gubernur hingga jajaran eksekutif nasional bagaikan presiden dan wakil presiden.

Melihat hal itu, Hasanuddin menyatakan pihaknya mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam kepada praktik politik dinasti yang kerap terjadi di Indonesia sampai era ini.

“Praktiknya lahir setelah suami menjabat, lalu orang, ponakan menjabat, setelah ponakan budak menjabat. Sebenarnya bagaimana? Sementara mudaratnya ada. Mana yang lebih gede mudaratnya atau manfaatnya? Perlu dikaji, ” kata dia.

Hasanuddin lantas mencontohkan usulan masukan terkait politik dinasti nantinya bisa mengatur agar para keluarga besar daerah atau pejabat eksekutif dalam tingkat nasional yang masih rajin tak mencalonkan terlebih dulu dalam Pilkada.

Pencalonan tersebut, kata dia, bisa dilakukan masa jabatan kepala daerah atau pejabat eksekutif tersebut sudah jadi.

Ia pun menyadari langkah tersebut akan menimbulkan pro-kontra di tengah-tengah masyarakat. Meskipun demikian, ia berpandangan langkah tersebut sopan untuk dikaji demi kebaikan bersama-sama.

“Jadi ya tunggulah sampai berhenti dari presiden. Kan, gitu. Bukan [mencalonkan] pas lagi menjabat. Gubernur selalu gitu. Suami jadi gubernur, istrinya mau nyalon. Ya nanti lah setelah suaminya berhenti jadi gubernur. Ya itu kan jadi maslahat” kata dia.

Untuk diketahui dari 270 daerah dengan menggelar pilkada serentak tahun itu, beberapa di antaranya terdapat calon-calon yang memiliki kekerabatan dengan sejumlah pejabat baik di daerah maupun nasional.

Para calon itu antara lain putra sulung Presiden RI Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon wali kota Solo. Kemudian, menantu Jokowi, Bobby Nasution sebagai calon pemangku kota Medan.

Cerai-berai, ada putri Wakil Presiden MENODAI Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah yang menjadi calon wali kota Tangerang Selatan, Banten. Bahkan di Tangsel, bukan hanya putri dibanding sosok yang juga Ketua Umum nonaktif MUI  itu saja yang memiliki hubungan kekerabatan dengan bilangan pejabat baik nasional maupun wilayah.

Di penelitian terakhir yang dilakukan Nagara Institute, setidaknya ada 124 bahan kepala daerah peserta Pilkada Spontan 2020 yang termasuk bagian lantaran dinasti politik. Dalam hasil penelitian yang dirilis pada 12 Oktober lalu disebutkan Golkar, PDIP, serta NasDem adalah parpol yang paling banyak mengusung calon kepala kawasan dari dinasti politik.

Rincian dari 124 calon terkait dinasti politik itu adalah 57 kandidat adalah calon bupati, 30 calon wakil bupati, 20 calon walikota, 8 calon wakil pemangku kota, 5 calon gubernur serta 4 calon wakil gubernur.

Jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, Nagara Institute menemukan total kandidat dinasti politik terus menyusun, terlebih setelah putusan MK 33/PUU-XIII/2015 yang menghalalkan dinasti politik.

Pada 2005-2014 terdapat 59 kandidat dinasti politik. Setelah putusan MK keluar di tahun 2015, angka dinasti politik pada Pilkada 2015, 2017, 2018 naik menjelma 86 orang kandidat.

Dari hasil riset tersebut, Nagara Institute menyimpulkan partai politik belum berhasil melakukan fungsi rekrutmen di dalam pemilihan umum, khususnya pada pengamalan Pilkada 2020.

(rzr/kid)

[Gambas:Video CNN]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.