Ketua DPR: Saatnya Produk Hukum Peninggalan Kolonial Diganti

Ketua DPR: Saatnya Produk Hukum Peninggalan Kolonial Diganti

Jakarta, CNN Indonesia —

Kepala DPR RI  Puan Maharani menyatakan bahwa berbagai  keluaran hukum peninggalan zaman kolonial sudah saatnya diganti dengan produk hukum buatan Nusantara.

Demikian disampaikan Hawa saat berpidato di Sidang Tahunan MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (14/8).

Menurutnya, produk hukum Indonesia dengan dibuat untuk menggantikan produk lembaga warisan zaman kolonial harus tentu mempertimbangkan dan menyesuaikan nilai-nilai adat, sosial, dan sosiologis Indonesia.


“Sudah saatnya produk-produk hukum warisan jaman kolonial dapat digantikan oleh produk hukum Indonesia yang merdeka, ” introduksi Puan.

Dia menerangkan bahwa Indonesia adalah negara dasar. Puan menilai jargon Indonesia Maju yang digelorakan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin perlu menjadi tujuan bersama-sama dalam pembangunan hukum untuk menutup kebutuhan hukum nasional.

Puan, yang juga menjabat Ketua DPP bidang Politik PDI Perjuangan itu, pun menyampaikan bahwa produk hukum yang dihasilkan harus dapat mendukung tujuan bernegara dan mendatangkan kemajuan Indonesia. Menurutnya, kebutuhan norma akan selalu mengikuti perkembangan periode.

“Produk hukum yang dihasilkan tetap kudu selalu berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan filosofi, UUD 1945 sebagai landasan yuridis, Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] serta Bhineka Tunggal Ika sebagai konsesnsus bersama, dan rasa keadilan dalam masyarakat sebagai landasan sosiologis, ” ucap Puan.

Diketahui, salah satu regulasi yang sering disebut sebagai warisan zaman kolonial adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Regulasi ini telah dicoba untuk direvisi sejak beberapa tarikh silam.

Bahkan, perbaikan terhadap KUHP sempat hampir tuntas di akhir masa bakti DPR RI periode 2014-2019. Namun, alhasil rencana pengesahan revisi itu tawar setelah mendapatkan penolakan dari sebanyak elemen masyarakat karena mengandung sebanyak pasal kontroversial.

Kini, revisi terhadap KUHP masih masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI 2020. Meski begitu, pembahasan terhadap rancangan regulasi itu diketahui belum dimulai lagi hingga saat ini.

(mts/arh)

[Gambas:Video CNN]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.