Jaksa Ungkap Peran Azis Syamsuddin di Tiga Kasus Suap

Jakarta, CNN Indonesia —

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK mengungkap peran Pemangku Ketua DPR  Azis Syamsuddin   dalam tiga kasus suap yang ditangani bayaran antirasuah dan menyeret sebesar pihak, di antaranya bekas penyidik Stepanus Robin Pattuju .

Ketiga perkara tersebut  antara lain suap jual beli posisi dengan terdakwa Wali Kota Tanjungbalai  M. Syahrial; sokongan alokasi khusus (DAK) Terkatung-katung Tengah 2017; dan suap penyitaan aset dengan  terpidana mantan Bupati Kutai  Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari.

Hal tersebut disampaikan jaksa dalam wasit dakwaan terhadap eks penyidik KPK, AKP Stepanus Robin dan pengacara sekaligus rekannya, Maskur Husain di Meja hijau Tipikor, Jakarta, Senin (13/9).


Suap Jual Kulak Jabatan Walkot Tanjungbalai

Jaksa mengatakan  Azis berperan mengenalkan M. Syahrial dengan penyidik Stepanus  dalam pertemuan ketiganya di sendi dinas Azis, Jalan Denpasar Raya 3/3, Jakarta Daksina, Oktober 2020.

Dalam pertemuan itu, Syahrial meminta Robin agar pengkajian perkara jual beli bagian di Kota Tanjung Balairung tidak naik ke tahap penyidikan. Robin menyanggupi, dengan imbalan senilai Rp1, 7 miliar, meski belakangan uang yang ditransfer senilai Rp1, 695 miliar.

Sempat dijanjikan berhenti, kasus tersebut tetap naik ke tahap penyidikan. Syahrial kemudian kembali menghubungi Azis yang sama-sama sebagai kader kelompok Golkar, pada April 2021.

“Ternyata kasus jual beli jabatan yang melibatkan dirinya naik ke tahap penyidikan dengan mengirim foto tulisan panggilan saksi terhadap AZIZUL KHOLIS atas perkara terpaut, dan Terdakwa lalu mengirimkan bahwa hal tersebut mau ia bicarakan dengan timnya, ” ucap jaksa.

Kasus DAK Terkatung-katung Tengah 2017

Azis bersama mantan Ketua PP Angkatan Muda Kelompok Golkar (AMPG) Aliza Gunado disebut memberikan uang senilai Rp2 miliar dan USD36 ribu kepada Robin & Maskur terkait perkara KEINGINAN Lampung Tengah 2017.

Dalam perkara tersebut, Azis sebelumnya juga sempat dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas dugaan pelanggaran tanda etik.

Informasi itu merujuk pada penyungguhan mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa, usai sidang. Mustafa menyebut Azis, yang masa itu menjabat Ketua Badan Anggaran DPR menerima fee 8 persen dari DAK Lampung Tengah 2017. Azis sempat membantah tudingan itu.

“Tidak benar, ” ucap dia, Senin, 13 Januari 2020.

“Bahwa untuk mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsudin dan Aliza Gunado di KPK, terdakwa dan Maskur Husain telah menerima uang secara jumlah keseluruhan sekitar Rp3. 099. 887. 000 & USD36. 000, ” cakap jaksa.

Hingga berita ini ditulis, Azis belum angkat suara terkait isi dakwaan KPK terhadap Robin dan Maskur dengan menyebut namanya. CNNIndonesia. com telah menghubungi Azis menggunakan pesan singkat dan telepon namun tak mendapat respons.

Azis dan Rita Widyasari

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.