ICW Desak KPK Gugat Teliti Kasus Sjamsul Nursalim

Jakarta, CNN Nusantara —

Indonesia Corruption Watch ( ICW ) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menggugat perdata tersangka peristiwa dugaan  manipulasi penerbitan surat keterangan lunas kepada obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul & Itjih Nursalim.

Desakan muncul usai institusi antirasuah itu mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus tersebut pada Kamis (3/4) kemarin.

“Berkenaan dengan konteks zaman ini, maka ICW patuh agar KPK segera melimpahkan berkas kepada Jaksa Adjuster Negara untuk kemudian dilakukan gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UNDANG-UNDANG Pemberantasan Tindak Pidana Manipulasi, ” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam bukti tertulis yang diterima CNNIndonesia. com , Jumat (2/4).


Menurut Kurnia, upaya tersebut mesti dilakukan KPK untuk memastikan adanya pertanggungjawaban dari Nursalim atas perbuatannya yang telah membohongi dan merugikan perekonomian negara triliunan rupiah.

Apabila gugatan tersebut tidak segera dilayangkan, Kurnia menilai  Nursalim berpotensi mengulangi perbuatannya di masa kelak.

ICW, cakap dia, kerap memasukkan mengenai BLBI sebagai tunggakan yang harus dituntaskan oleh KPK sejak lama. Sebab, akibat dugaan tindak pidana korupsi ini, negara harus menelan kerugian yang fantastis, yakni mencapai Rp4, 58 triliun.

“Periode kepemimpinan Firli Bahuri ini justru meruntuhkan harapan publik, ” kata dia.

Kondisi ini, menurut Kurnia terjadi karena berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Transformasi Kedua Atas UU 30 tahun 2002 tentang KPK. Selain itu, ia juga menyoroti pangkal persoalan asing penghentian penyidikan ini selalu berkaitan langsung dengan Majelis hukum Agung (MA) dan kebijaksanaan Komisioner KPK beberapa tahun lalu.

MA diketahui mengabulkan kasasi bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) pada 2019. Amar putusan berbunyi, menyatakan Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sama dengan didakwakan kepadanya, akan namun perbuatan itu tidak ialah suatu tindak pidana.

KPK kala tersebut sempat mengajukan upaya adat luar biasa berupa Peninjauan Balik (PK), namun ditolak MA berdasarkan Surat MA MENODAI Nomor: 2135/Panmud. Pidsus/VII/2020 agenda 16 Juli 2020. Sebab sebab itu, Kurnia meminta KPK mengabulkan permintaan mereka dalam gugatan perdata terhadap Nursalim.

“Namun, daripada tersebut, penting untuk ditekankan bahwa penghentian ini bukan bermanfaat menutup kemungkinan untuk menipu Nursalim kembali pada periode mendatang. Sebab, Pasal 40 ayat (4) UU KPK menjelaskan bahwa SP3 bisa dicabut tatkala ditemukan adanya bukti baru dan vonis praperadilan, ” pungkasnya.

KPK sebelumnya mencanangkan penghentian pengusutan kasus tindak pidana BLBI dengan simpulan Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menerangkan, keputusan yang dituangkan di dalam SP3 itu sesuai Bab 40 UU KPK. Penghentian kasus korupsi diatur di UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pasal 40 UU a quo menyatakan, KPK dapat menghentikan pemeriksaan dan penuntutan terhadap tentang Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tak selesai dalam jangka periode paling lama dua tarikh.

(khr/sfr)

[Gambas:Video CNN]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.