Gugatan Tol, Tommy Soeharto Ingin Cepat Selesai via Mediasi

Jakarta, CNN Indonesia —

Kuasa hukum Tommy Soeharto , Victor Simanjuntak membuktikan keinginan kliennya untuk melangsungkan mediasi dengan pemerintah pada gugatan penggusuran proyek pendirian Tol Depok-Antasari ( Desari ).

Tommy, menurutnya, sebenarnya tak ingin menghalangi proyek pemerintah.

“Klien saya juga ingin agar perkara tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi, ” kata Victor sudah persidangan di Pengadilan Daerah Jakarta Selatan, Senin (1/3).


Biar demikian, Victor menuturkan, Tommy tetap merasa keberatan pasal tak dilibatkan dalam penetapan besaran ganti rugi dengan telah ditetapkan sejak 2017.

Ia menilai dokumen tata laksana dalam besaran ganti rugi yang diterima Tommy buatan dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

“Dokumen dan administratif yang terlibat pada dalamnya itu mengandung kecurangan. Kedua, karena ada kepalsuan makanya sembunyi-sembunyi mereka, untuk tidak melibatkan klien aku, ” kata dia.

Sidang sendiri diputuskan untuk ditunda lantaran satu diantara dari delapan pihak tergugat yakni PT Girder mangkir dalam sidang.

“Salah satu pihak yaitu PT Girder selaku turut tergugat tiga belum muncul menurut keterangan majelis ketua, ” ucapnya.

Berdasarkan keputusan hakim, cakap Victor, sidang rencananya bakal kembali digelar pada 22 Maret mendatang. Nantinya, wasit masih akan memeriksa kebulatan berkas dari pihak tergugat sebelum kemudian akan dilanjutkan ke pokok perkara ataupun agenda mediasi.

“Nanti habis dari mereka itu dinyatakan lengkap sebab Ketua Majelis Hakim, serasi dengan ketentuan hukum dengan berlaku akan diagendakan namanya sidang perdamaian, ” cakap dia.

Dalam kasus tersebut, Tommy lewat kuasa hukumnya menggugat pemerintah Rp56 miliar terkait penggusuran dalam rencana pembangunan Tol Depok-Antasari (Desari) di Jakarta Selatan di 2017.

Tommy menyeret sejumlah pihak pada gugatannya. Ia meminta bagian tergugat membayar ganti menderita dalam proyek pembangunan tol sepanjang lebih dari 21 kilometer tersebut.

Dalam petitum gugatan, Kepala Umum Partai Berkarya itu juga meminta majelis hakim menyatakan pemerintah telah melaksanakan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam kasus penggusuran terkait pembangunan Tol Depok-Antasari.

(thr/psp)

[Gambas:Video CNN]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.