‘Gas-Rem’ Jokowi Tak Efektif, Spesialis Serukan Lockdown Regional

Jakarta, CNN Nusantara —

Penambahan kasus virus corona ( covid-19 ) harian di Indonesia terus mengalami pengembangan dalam sepekan terakhir. Di dalam Minggu (21/6) kemarin kejadian konfirmasi covid-19 tembus 13. 737 orang, angka tersebut merupakan jumlah kasus harian tertinggi sejak 30 Januari 2021.

Merespons alarm genting itu, Badan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan tubuh Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mendorong pemerintah buat menerapkan peraturan ketat, sehingga sebaran kasus covid-19 tak semakin meluas di Tanah Air.

Hermawan mengatakan pemerintah memiliki dua opsi yang bisa diambil era ini, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besara (PSBB) teliti atau lockdown regional . Dari kedua opsi tersebut, pilihan yang paling sesuai saat ini menurut Hermawan adalah lockdown regional.


“Pemerintah kudu radikal. Opsinya ada besar, mau PSBB seperti semula, atau lockdown regional terbatas pada pulau besar. Preferensi paling radikal tentunya lockdown regional, radikal, tapi menyesatkan logis, ” kata Hermawan dalam Konferensi Pers ‘Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi’ dalam YouTube, Minggu (20/6).

Hermawan melanjutkan, lockdown menjadi opsi yang disarankan karena berkaca pada negara-negara dengan sukses mengatasi pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya semacam Australia, Jerman, Belanda, & beberapa negara lainnya di Eropa.

Dia lantas mengkritik kebijakan ‘gas-rem’ yang seringkali jadi narasi Presiden Joko Widodo era kasus melonjak. Namun menurutnya, kebijakan yang sudah dikerjakan berulang kali itu saat ini tak cukup kuat menyalahi pandemi di Indonesia, & dikhawatirkan malah menjadi peledak waktu.

“Rem-gas, rem-gas itu adalah kebijaksanaan terkatung-katung yang membuat kita hanya menunda bom waktu [ledakan kasus], ” ujarnya.

Di sisi lain, Bagian Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Partai Keseimbangan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani juga meminta pemerintah buat mempertimbangkan melakukan lockdown. Netty meminta pemerintah untuk mempertimbangkan melakukan lockdown karena bisa optimal menurunkan tingkat penyaluran.

Pada Jumat (18/6) lalu, ribuan karakter yang tergabung dalam Lapor Covid-19 dan segenap kelompok masyarakat sipil lainnya mengikuti meneken petisi daring yang mendesak agar Presiden Jokowi segera melakukan 10 kiprah penanganan pandemi virus corona di Indonesia, salah satu poinnya adalah karantina daerah alias lockdown.

Dari pantauan CNNIndonesia. com hingga pukul 06. 00 WIB, Senin (21/6), petisi yang disertai surat terkuak dan dibuat melalui Google Documents itu telah diteken oleh 2. 474 orang.

Sementara sebelumnya, Gubernur Kawasan Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono pula menilai tidak ada jalan yang lebih tepat selain lockdown secara total kala pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro tak cukup menanggulangi masifnya penyebaran Covid-19.

Sultan menyebut, PPKM berbasis mikro didesain menyekat kegiatan masyarakat dari tingkat terkecil, yakni RT dan RW. Namun dirinya melihat kebijakan ini belum mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 dalam DIY.

(khr/gil)

[Gambas:Video CNN]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.