DPR soal Djoko Tjandra: Negara Tak Boleh Kalah dari Pengusaha

DPR soal Djoko Tjandra: Negara Tak Boleh Kalah dari Pengusaha

Jakarta, CNN Indonesia —

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP , Arteria Dahlan mengatakan negara tak boleh kalah dengan pengusaha terkait lolosnya buron kasus korupsi pengalihan benar tagih ( cassie ) Bank Bali, Djoko Tjandra   ke Indonesia.

“Negara tidak boleh kalah sebab kekuasaan, tidak boleh kalah dengan pengusaha, ” kata Arteria sudah menyambangi Bareskrim Polri, Senin (6/7).

Ia menyebut masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia dan mengajukan peninjauan balik (PK) atas kasusnya ke Pengadilan Negari Jakarta Selatan sesuatu dengan tidak masuk akal.


“Djoko Tjandra itu sudah namanya DPO atau buronan. Artinya menetapkan hukum, ini kan semuanya tampil, imigrasinya hadir, untel Kejaksaan selalu hadir, teman-teman di kehakiman pula hadir. Kan enggak pantas banget orangnya lari, tapi mengajukan PK, ” ujarnya.

Sebelumnya, Djoko Tjandra divonis bebas sebab perbuatannya dalam kasus Bank Bali bukan perbuatan pidana melainkan hati-hati. Kejaksaan Agung lantas mengajukan PK atas putusan bebas Djoko Tjandra ke Mahkamah Agung (MA) di 2008 lalu.

MA mengabulkan PK yang diajukan jaksa. Majelis hakim menyatakan Djoko Tjandra bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Selain itu, uang miliknya di Bank Bali sebesar Rp546, 166 miliar dirampas untuk negara.

Namun, sehari sebelum vonis tersebut, Djoko Tjandra melarikan diri. Sejumlah pihak menduga Djoko Tjandra menjatuhkan di Papua Nugini. ia lantas masuk dalam daftar pencarian karakter (DPO) alias buron.

Kini setelah belasan tahun dalam pelarian, Djoko Tjandra dikabarkan sudah berada di Jakarta. Jaksa Besar ST Burhanuddin menyebut Djoko Tjandra datang ke PN Jakarta Selatan untuk mendaftarkan PK pada 8 Juni lalu.

Di dalam sidang PK Senin (29/6) lulus, Djoko Tjandra tidak hadir di persidangan karena tengah sakit. Dia juga tidak hadir pada sidang yang digelar hari ini.

Terbaru terungkap, Djoko Tjandra membuat e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan, pada 8 Juni awut-awutan. Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan mengakui mengantar Djoko Tjandra ke Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Selatan, saat membuat e-KTP.

E-KTP itu yang kemudian digunakan Djoko Tjandra untuk pengajuan gugatan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Daksina. Asep mengklaim tak mengetahui jika Djoko Tjandra adalah seorang target.

(yoa/fra)

[Gambas:Video CNN]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.