DPR Kritik Realisasi APBN 2019 & Lonjakan Utang

DPR Kritik Realisasi APBN 2019 & Lonjakan Utang

Jakarta, CNN Indonesia —

Mahkamah Perwakilan Rakyat ( DPR ) menyoroti indikator makro  ekonomi dalam Taksiran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) 2019 yang meleset dibanding target. Selain itu, sejumlah fraksi juga memperingatkan pemerintah terkait kenaikan utang pada 2019 menjadi Rp4. 778 triliun.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan menerangkan dari tujuh anggapan makro ekonomi yang ditetapkan negeri dan DPR, hanya dua dengan mencapai target, yaitu inflasi serta nilai tukar rupiah.

Tercatat, realisasi inflasi pada 2019 sebesar 2, 72 persen ataupun di bawah target inflasi yang dipatok, yakni 3 persen. Lalu, rata-rata nilai tukar rupiah di kisaran Rp14. 146 per dolar AS sepanjang 2019 dari bahan Rp15 ribu per dolar GANDAR.


“Namun, 5 indikator asumsi makro meleset dari target, ” ujarnya dalam rapat paripurna DPR virtual, Selasa (18/8).

Di bibir itu, ia menyoroti tak tercapainya target pertumbuhan ekonomi di 2019 yang merupakan indikator penting. Ekonomi pada 2019 hanya tumbuh 5, 02 persen, atau lebih aib dari target APBN 2019, yaitu 5, 3 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tahun lalu juga melambat dibandingkan capaian 2018, yaitu 5, 17 persen.

Ia menuturkan pemerintah cenderung mengacaukan gejolak ekonomi global. Namun, menurutnya, kontribusi ekonomi global pada wujud produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tidak signifikan.

“Bertambah besarnya anggaran pembangunan ternyata belum mampu mendatangkan perbaikan fundamental ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan lebih tinggi. Yang terjadi malah sebaliknya penurunan jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 5, 17 persen, ” imbuh Heri.

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Vera Febyanthy juga menyoroti sejumlah indikator tebal yang tak mencapai target. Seperti, lifting minyak hanya mencapai 746 ribu barel per hari (bph) dari target 775 ribu bph.

Terkait pertumbuhan ekonomi, Vera mengatakan pemerintah belum mampu merealisasikan target pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir.

“Demokrat mencermati dalam lima tarikh terakhir, pemerintah belum pernah mencapai target pertumbuhan sebagaimana diamanatkan di dalam APBN, ” jelasnya.

Selain itu, kedua anggota lembaga tersebut menyoroti kenaikan utang pemerintah sepanjang 2019. Heri mengatakan bunga utang pemerintah dipicu pelebaran kekurangan APBN.

Pada 2019, defisit APBN masuk Rp353 triliun. Defisit tersebut menyentuh 2, 2 persen dari PDB. Realisasi defisit tersebut meningkat dibanding posisi 2018 yang hanya sebesar Rp269, 4 triliun atau satu, 82 persen dari PDB.

Heri mengakui jika utang pemerintah masih terjaga dalam ambang batas aman, yakni di kolong 30 persen dari PDB, tepatnya di level 29, 8 persen dari PDB.

Tetapi, jika dicermati maka rasio pedoman belanja bunga dan pembayaran kredit bunga terhadap penerimaan negara mencapai 38, 3 persen di 2019, atau sudah melebihi batas aman. “Itu berarti, kita berada di dalam bayang-bayang kerentanan fiskal, ” imbuhnya.

Kenaikan utang, selalu menjadi sorotan Anggota DPR sejak Fraksi PKS Rofiq Ananto. Dia menuturkan tambahan utang pemerintah bisa menjadi beban APBN pada tahun berikutnya. Pasalnya, pemerintah harus menutup bunga utang tersebut

“Rendahnya penerimaan perpajakan mengakibatkan realisasi defisit semakin melebar, sehingga memerosokkan pemerintah menerbitkan utang baru yang pada akhirnya menambah beban bunga APBN, ” ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

RUU P2APBN 2019

Meski terdapat sebanyak kritik dan catatan dari anggota DPR, namun seluruh fraksi mengabulkan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) 2019 dibahas oleh sebab itu undang-undang.

“9 fraksi telah menyampaikan pandangan masing-masing, secara kesimpulan setuju untuk dilanjutkan, ” kata   Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel yang bertindak sebagai pimpinan sidang paripurna.

Salah satu yang menyerahkan catatan adalah Fraksi Gerindra. Lengah satu catatannya adalah mendorong negeri menaikkan pendapatan negara melalui penambahan rasio pajak. Dengan demikian, negeri bisa mengurangi ketergantungan utang sebagai sumber pembiayaan setiap tahunnya.

“Gerindra dapat menerima dan menyetujui dengan catatan terhadap RUU P2APBN 2019. Dengan harapan, rencana di atas menjadi koreksi dengan konstruktif bagi pelaksanaan APBN dalam tahun mendatang, ” jelasnya.

(ulf/bir)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.