Diskusi Kepala Daerah Dukung Calon PDIP di Medan dan Surabaya

Diskusi Kepala Daerah Dukung Calon PDIP di Medan dan Surabaya

Jakarta, CNN Indonesia —

Pilkada Kota Medan dan Surabaya menyita perhatian sebab beberapa kepala daerah menyatakan dukungannya kepada calon yang diusung PDIP . Hal itu berkenaan dengan sangkaan pelanggaran netralitas, sehingga pihak melayani melaporkan kepada Bawaslu.

Netralitas kepala daerah dan aparatur negara sebenarnya telah diatur di pasal 71 ayat (1) serta ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada melarang kepala wilayah untuk menggunakan kewenangan, program, & kegiatan yang menguntungkan atau mudarat salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun dalam daerah lain, dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.


Namun, perhelatan pilkada kerap diwarnai dengan kasus pelanggaran netralitas. Termasuk oleh kepala daerah.

Pilkada Medan

Di Pilkada Medan, ada dua kepala daerah di Sumatera Memajukan yang menyatakan dukungannya kepada menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman. Besar daerah yang mendukung adalah Wagub Sumatera Utara Musa Rajekshah dan Bupati Tapanuli Tengah Ahmad Sibarani.

Kasus Musa Rajekshah atau Ijeck pada acara HUT ke-75 PMI di Kantor PMI Medan Jalan Perintis Kemerdekaan Zona, Jumat (18/9). Ijeck yang menjabat Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sumut melantik Bobby sebagai relawan PMI Kota Medan.

“Bobby Nasution adalah tanggungan besar PMI Medan, dan kita doakan Insyaallah menjadi Wali Tanah air Medan. Saya sejak lama tahu Bobby dengan almarhum ayahnya. Bobby hadir ini memang waktu yang tepat. Bukan hanya karena bersetuju jadi wali kota, ” kata Ijeck dalam acara tersebut.

Paslon Pilkada Medan yang diusung PDIP Bobby Nasution-Aulia Rahman kerap mendapat dukungan dari kepala daerah yang tak sungkan menyatakannya di hadapan publik (CNN Indonesia/ Farida)

Doa Ijeck pun maka sorotan Bawaslu Sumatera Utara. Ucapan itu berpotensi melanggar aturan sebab disampaikan saat hari kerja. Artinya, status wakil gubernur masih melekat, meski Ijeck hadir sebagai arahan PMI.

Kubu melayani, yakni Akhyar Nasution-Salman Alfarisi lantas melaporkan dua kepala daerah itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kasus Ijeck lalu dilimpahkan ke Sentra Penegakkan Norma Terpadu (Gakkumdu) yang didalamnya berisi dari Bawaslu, Kejaksaan dan kepolisian. Namun, Ijeck sudah dua kali mangkir dari pemeriksaan.

Kasus Ijeck bisa jadi bahan dihentikan jika rapat pleno Gakkumdu memutuskan demikian.

Terbaru, Bupati Tapanuli Sedang Ahmad Sibarani menyatakan dukungannya dengan blak-blakan kepada Bobby Nasution.

Kasus bermula ketika Ahmad Sibarani menghadiri acara deklarasi sokongan alim ulama, ustaz dan instruktur agama se-Kota Medan kepada Bobby Afif Nasution – Aulia Belas kasih di Aula Quba Asrama Haji Medan pada 25 Oktober.

Dalam acara, Sibarani mengiringi Bobby saat ditepung tawari oleh para alim ulama, ustaz & penyuluh agama. Agenda tepung tawar dilakukan agar Bobby Nasution terbatas menjadi Wali Kota Medan pada Pilkada.

Kubu Akhyar Nasution-Salman Alfarisi kembali meradang. Mereka mempertanyakan kinerja Bawaslu yang seolah abai dengan pengingkaran netralitas kepala daerah di lapangan.

“Artinya ini telah dua kali terjadi. Kita tidak suudzon dengan aparat dalam Pilkada. Tapi kita berharap tolonglah berdiri tegak melihat proses perjalanan Pilkada ini. Mereka (Bawaslu) kira semu tidak tahu atau tidak menampak kegiatan itu, ” tutur Burhanuddin, politikus Partai Demokrat yang mengetengahkan Akhyar-Salman.

Cawalkot Pilkada Surabaya Eri Cahyadi diduga dibantu oleh Wali Kota Tri Rismaharini lewat kebijakannya di Pemkot. Eri  dan Risma  sama-sama bakal PDIP (Amir Baihaqi / Detikcom)

Pilkada Surabaya

Dugaan pelanggaran netralitas juga mencuat di Pilkada Surabaya, masa Wali Kota Tri Rismaharini diduga membantu Eri Cahyadi-Armuji. Risma dan Eri sama-sama kader PDIP.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mencatat sejumlah dugaan pelanggaran Risma. Pertama yakni penggunaan Taman Harmoni milik Pemkot Surabaya menjadi tempat kegiatan penyerahan rekomendasi oleh partai politik kepada paslon Eri Cahyadi-Armuji, pada 2 September.

Menurut KIPP, hal itu bertentangan dengan Pasal 71 Ayat (3) UU No. 10 tahun 2016 karena Risma memfasilitasi kegiatan politik praktis memakai aset milik pemkot. Kehadiran Risma dalam acara itu pun disebut-sebut sebagai pelanggaran netralitas.

Kemudian soal alat peraga aksi. KIPP menilai seharusnya tidak ada yang menggunakan foto Risma pada spanduk, baliho, reklame dan plakat milik Eri Cahyadi-Armuji.

“Terlepas siapa pihak yang memasang reklame, baliho, ataupun banner itu, harusnya Wali Kota Surabaya berpose tegas dengan menertibkan setiap pemberitahuan, baliho, ataupun banner tersebut sebab Risma sebagai Wali Kota Surabaya mempunyai kewenangan penuh memerintahkan Satpol PP untuk menertibkan, ” sebutan Ketua KIPP Jatim, Novly Bernado Thysson.

Sejauh itu, kasus dugaan netralitas Risma sudah diproses oleh Bawaslu Surabaya. Tetapi, Risma tak pernah memenuhi seruan untuk memberikan klarifikasi.

(dhf/bmw)

[Gambas:Video CNN]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.