Buruh Minta Gubenur Cueki Menteri Jokowi soal UMP Tidak Naik

Buruh Minta Gubenur Cueki Menteri Jokowi soal UMP Tidak Naik

Jakarta, CNN Indonesia —

Perwakilan asosiasi buruh menodong Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mencabut Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK. 04/2020 yang menyatakan  Upah Minimum Daerah (UMP) 2021 sama dengan 2020 atau tidak ada kenaikan.

Pekerja juga meminta kepada para gubernur untuk mengabaikan himbauan tidak memajukan upah minimum dari SE Menaker itu.

Hal tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Praktisi Indonesia (KSPI) Said Iqbal zaman menghadiri konferensi pers para uni buruh secara virtual pada Jumat (30/10). Turut hadir asosiasi buruh lainnya, seperti Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Federasi Serikat Praktisi Metal Indonesia (FSPMI), dan lainnya.



“Meminta Presiden menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan melepaskan Surat Edaran Menaker yang membuktikan tidak ada kenaikan upah minimum 2021, ” ucap Said. “Kami menghimbau kepada para gubernur & bupati serta wali kota, tabiat pekerja jelas, jangan ikuti Tulisan Edaran Menaker tersebut”.

Menurut Said, SE tersebut harus dicabut karena tidak sesuai dengan beberapa hal. Pertama , tidak sepakat dengan formula penetapan upah minimum sesuai laju inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.

“Jadi kalau berani, seharusnya diturunin (UMP 2021 dari 2020), kan minus (perkiraan pertumbuhan tahun ini), nanti resesi lebih dalam, ” ujarnya.

Kedua , menurutnya, kondisi ekonomi saat ini sesungguhnya belum yang terburuk sehingga tak ada kenaikan upah. Toh, dia bilang kondisi saat ini sedang lebih baik daripada krisis ekonomi pada 1998.

Saat itu, ekonomi terkontraksi lebih pada dari tahun ini. Bahkan, inflasi bengkak sampai 78 persen, namun tahun ini masih di lembah 3 persen.

“Malah dulu upahnya dinaikkan untuk ambil daya beli, ” imbuhnya.

Ketiga , status dunia usaha juga tidak seluruh terpuruk di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Buktinya, tersedia beberapa sektor industri yang justru tumbuh baik dan bisa memakai peluang di tengah wabah, seolah-olah pertanian, perkebunan, kesehatan, dan lainnya.

Keempat , dasar penerbitan SE tidak jelas karena bukan merupakan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Faktanya, kata Said, para buruh di Depenas terus menyarankan agar upah minimum tetap terangkat.

Hal ini berbanding terbalik dengan para pengusaha pada Depenas yang menginginkan tidak tersedia kenaikan upah minimum. Oleh karenanya, Said menduga ada keputusan dan kepentingan sepihak yang menjadi dasar penerbitan SE tersebut, yakni pemerintah hanya mengakomodir para pengusaha.

Ia juga menduga tersedia kebohongan dari pemerintah pusat dengan menyatakan sekitar 27 gubernur telah setuju agar UMP 2021 tak naik. Fakta di lapangan, sambungnya, banyak pemerintah daerah yang belum mengambil sikap.

“SE tidak perlu didengar, faktanya kira-kira gubernur belum setuju kok dibilang sudah setuju dengan edaran, tidak perlu didengar surat itu, membangun cuma himbauan, ” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengisbatkan seluruh buruh dan asosiasi pekerja pasti menolak kebijakan UMP 2021 sama dengan 2020. Para pekerja juga akan menolak bila gubernur di berbagai daerah mengikuti himbauan dari SE Menaker tersebut.

Ia turut meminta dukungan dari semua pelaku agar keputusan UMP 2021 sesuai dengan 2020 ditolak. Sebab, dampaknya akan dirasakan oleh semua pekerja dari berbagai kalangan tanpa terkecuali.

“Kami akan melihat situasi yang berkembang, ada pembicaraan upah tidak. bukan hanya pelaku kontrak dan outsourcing yang terkena dampak upah minimum tidak terangkat, karyawan tetap juga terancam tak ada kenaikan upah, ” jelasnya.

Said meyakini masa pemerintah tetap bersikeras menerapkan kebijakan upah minimum tidak naik di dalam tahun depan, maka akan menimbulkan aksi penolakan hingga mogok kegiatan skala nasional. Hal ini pada akhirnya bisa merugikan dunia cara karena produksi tidak berjalan & pemerintah karena perekonomian melemah.

“Maaf ya ini tidak mengancam tapi bisa saja berlaku akhirnya diambil keputusan mogok kerja nasional, ini lebih kuat sebab mogok 6-8 Oktober 2020, sebab ini akan dipakai buruh kilang dan nasional untuk persiapkan lumpuh kerja nasional karena upah merupakan urusan di tingkat perusahaan, ” tuturnya.

Senada, Bagian Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) sekali lalu Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menyatakan tidak ada rekomendasi lembaga terkait penetapan upah minimum dalam akhir-akhir rapat pleno yang kaum kali diadakan.

“Tidak pernah ada, tolong di garisbawahi, tidak pernah ada persetujuan di rapat pleno. Jadi kalau tersedia statement pernyataan bahwa ini telah direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Nasional terkait UMP 2021 itu artinya bohong ya, artinya mengada-ada, ” tekan Mirah pada kesempatan yang sama.

Sementara Sekretaris Jenderal FSPMI sekaligus Ketua Perda KSPI Provinsi Banten Riden Hatam Azziz mengatakan sebenarnya ada solusi lain yang bisa digunakan untuk perkara ini, yaitu tetap menaikkan UMP 2021, namun pengusaha bisa mengajukan penangguhan bayar.

Artinya, pembayaran dilakukan berkala sesuai kedudukan perusahaan, namun komitmen kenaikan imbalan tetap ada.

“Solusinya bisa penangguhan UMK, tapi tetap naik, ini sesuai peraturan, ” tandasnya.

(uli/DAL)

[Gambas:Video CNN]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.