AJI Respons Banding Pemerintah soal Vonis Internet Papua

AJI Respons Banding Pemerintah soal Vonis Internet Papua

Jakarta, CNN Indonesia —

Kepala Aliansi Jurnalis Independen ( AJI ) Abdul Manan menyebut pemerintah tidak siap mendapat koreksi dari awak negara usai mengajukan banding kepada vonis kasus pemblokiran internet di Papua tahun 2019.

Abdul memahami banding memang hak konstitusional. Namun banding dalam kasus ini, kata dia, menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam menerima kritik.

“Menunjukkan pemerintah belum siap menerima koreksi secara norma yang dilakukan warga negara atas tindakan politik yang dilakukan, ” kata Abdul saat dihubungi CNNIndonesia. com, Jumat (19/6).


Terlebih lagi, kata dia, jika tahu kembali pertimbangan majelis hakim saat memutus pemerintah bersalah. Hakim cuma memberi beberapa wejangan normatif jadi pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijaksanaan di masa mendatang, kata Abdul.

Abdul menyatakan AJI dan SAFEnet sebagai terbanding siap menghadapi banding. Dia berharap ada penjelasan yang lebih logis dari pemerintah terkait kebijakan itu.

“Kita sih berniat pemerintah mengajukan argumentasi yang lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengajukan argumentasi yang mengada-ada, ” ucapnya.

Sebelumnya, PTUN memvonis Presiden RI serta Gajah Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) menyalahi hukum dalam kasus pemblokiran internet di Papua pada tahun 2019.

Merespons vonis tersebut, Presiden RI dan Menkominfo mengajukan banding ke PTUN pada Jumat (12/6). Banding itu diketahui sebab salinan Surat Pemberitahuan Pernyataan Melaksanakan yang diterima CNNIndonesia. com dari Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Revolusi Riza, Jumat (19/6).

PTUN memutus Presiden RI & Menkominfo melanggar hukum dalam kejadian pemutusan koneksi internet di Papua tahun 2019. Gugatan dilayangkan oleh SAFEnet Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Dalam putusannya, hakim pula meminta Presiden Joko Widodo & Menkominfo  untuk tidak mengulangi teristimewa kebijakan serupa.

“Menghukum para tergugat menghentikan dan tidak mengulangi seluruh perbuatan dan/atau kesibukan pelambatan dan/atau pemutusan akses internet di seluruh wilayah Indonesia, ” ucap Hakim PTUN, saat membacakan putusannya, Rabu (3/6).

Putusan ini dibacakan oleh Ketua ketua Nelvy Christin SH MH, hakim anggota Baiq Yuliani SH, dan Indah Mayasari SH MH.

Gugatan terhadap Jokowi dan kabinetnya diajukan oleh Awak Pembela Kebebaasan Pers yang berisi dari AJI Indonesia, SAFEnet, LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam dan ICJR.

(dhf/ain)

[Gambas:Video CNN]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.