12 Nilai Merah KPK Versi ICW: Transparansi Hingga Gimik Firli

12 Nilai Merah KPK Versi ICW: Transparansi Hingga Gimik Firli

Jakarta, CNN Indonesia —

Indonesia Corruption Watch ( ICW ) menyatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh KPK  era  Firli Bahuri   dkk. dalam enam bulan baru kepemimpinan mereka mendapat rapor abang.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengungkapkan apa yang sudah dikerjakan pimpinan jilid V tidak mendorong performa lembaga, melainkan melahirkan stigma negatif masyarakat.

Hal itu berdasarkan hasil pemantauan semester I (Desember 2019 semrawut Juni 2020) kinerja KPK dengan dikerjakan ICW bersama Transparency International Indonesia (TII).


“Sejak lima Pimpinan KPK dilantik di dalam Desember tahun 2019 yang berarakan praktis setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu menuai kritik dari kelompok, ” ujar Kurnia dalam konvensi pers daring, Kamis (25/6).

Peneliti TII Alvin Nicola menyebut kinerja KPK  di bawah Firli  itu  terlihat dalam sektor penindakan maupun pencegahan.

“Terhambatnya kerja-kerja pro justitia di kedeputian penindakan KPK berdampak pada terhambatnya efektivitas program kerja pencegahan sebab KPK. Kami juga ingin tegaskan bahwa sektor pencegahan mendapat rapor merah, ” kata dia.

ICW  dan TII mengungkapkan setidaknya ada 12 kebijaksanaan kontroversial dalam sektor internal sistem KPK.

Pertama, pengembalian paksa penyidik ke instansi pokok. Misalnya, kasus pengembalian penyidik Rossa Purbo Bekti ke institusi Polri pada saat yang bersangkutan medium menangani perkara dugaan korupsi penetapan pergantian antarwaktu (PAW) yang menipu eks Kader PDIP Harun Masiku.

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian

Polemik sudah ketika Pimpinan KPK melalui Kerap tanggal 6 Mei 2020 membatalkan untuk menerima kembali Rossa buat berdinas di Kuningan tempat pejabat lembaga antirasuah menjalankan operasional.

Kedua, sesat pikir notifikasi penghentian perkara. Pada pekan ke-3 bulan Januari, KPK diketahui mempublikasikan penghentian 36 kasus korupsi pada tingkat penyelidikan.

Kurnia menjelaskan tindakan tersebut tidak dikenal dalam UU KPK. Pasal 44 ayat (3) UU a quo menjelaskan bahwa ketika tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup oleh karena itu penyelidik melaporkan kepada pimpinan KPK, bukan justru disebarluaskan ke klub.

Kurnia menuding pimpinan KPK tidak memahami asas keterbukaan informasi publik. Ia menjelaskan notifikasi hanya terbatas pada ranah pelepasan perkara di tahap penyidikan dan penuntutan sebagaimana Pasal 40 bagian (3) UU KPK.

“Informasi penghentian analisis ini tidak memiliki nilai kemanfaatan sama sekali. Pasal 44 ayat (4) UU a quo di dalam intinya mengatakan bahwa ketika terlihat alat bukti lain sebenarnya tak menutup kemungkinan bagi KPK untuk melanjutkan penyelidikan yang sebelumnya telah dihentikan, ” kata dia.

Ketiga, persoalan transparansi bersifat akses informasi kepada publik. Di hal ini, Kurnia menekankan ketidak-utuhan informasi KPK terkait peristiwa pemeriksaan dan penyekapan tim OTT dalam PTIK soal perkara yang menjerat Harun Masiku.

Kurnia mengatakan pimpinan KPK melanggar Bab 5 UU KPK yang menyatakan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada aspek keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum.

“Bukan hanya itu, Pasal 20 ayat (1) UU a quo pun menyatakan bahwa KPK bertanggung jawab kepada publik arah pelaksanaan tugasnya, ” ujarnya.

Ketua KPK Firli Bahuri  memasak nasi goreng di acara Silaturahmi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Senin (20/1). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj. )

Keempat, intervensi pemanggilan saksi. Rencana kebijakan baru yang disampaikan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam RDP dengan Komisi III DPR dianggap tidak tepat. Pasalnya, terang Kurnia, pemanggilan saksi ialah kewenangan penuh penyidik dan penggugat umum.

Sedangkan di aturan perubahan UU KPK, disebutkan bahwa pimpinan KPK tidak lagi sebagai penyidik maupun penuntut ijmal.

Kelima, Kurnia membuktikan tindakan Firli Bahuri sebagai Kepala KPK kental dengan gimik kebijakan. Misalnya, saat mantan Kapolda Sumsel itu menunjukkan kemahirannya memasak terbengkalai goreng di tengah keraguan terbuka terkait kasus Harun Masiku.

Keenam, perlakuan khusus kepada tersangka eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman dan menantunya, Rezky Herbiyono. Dalam jumpa pers KPK ‘mempertontonkan’ Nurhadi tidak sampai agenda tuntas sebagaimana perlakuan terhadap tersangka lain.

Saat itu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa Nurhadi dan Rezky harus menjalani pemeriksaan lanjutan. Namun pantauan CNNIndonesia. com di lokasi, kedua tersangka langsung menuju mobil tahanan untuk diantar ke rumah tahanan.

“Pertanyaan lanjutnya ada hubungan apa Nurul Ghufron dengan Nurhadi?, ” kata Kurnia.

CNNIndonesia. com sudah melayangkan pesan kepada Ghufron untuk mengonfirmasi peristiwa ini. Namun, ia belum membalas hingga berita ditulis.

Ketujuh, kebijakan mempertontonkan tersangka dalam konferensi pers. Kurnia berpendapat kebijakan tersebut melanggar asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Persoalan ini termasuk ke pada poin ketujuh.

Gaya baru KPK  saat mencanangkan penetapan tersangka, yakni memajang tersangka yang menghadap ke belakang dengan disebut  meniru gaya Polri. (Foto: Dok. KPK)

Terkait hal ini, Firli menyatakan kalau kebijakan itu untuk mengubah temperamen para tersangka yang acap kala ‘dadah-dadah’ ketika berjalan di pelataran Gedung Merah Putih.

“Tetapi yang pasti kita tak mempertontonkan orang, Pak, karena dalam prinsipnya pada press release kemarin itu pun mereka membelakangi, tak ditampilkan mukanya. Kita juga tak ingin tersangka ada yang dadah-dadah, enggak ada. Ya, dulu kan ada, disuruh dadah-dadah, nah kita enggak, ” kata Firli dalam RDP dengan Komisi III DPR.

Kedelapan, tertutupnya jalan seleksi jabatan internal. Kesembilan, keterangan keliru In Absentia ketika ingin mengadili Harun Masiku tanpa kehadiran tersangka.

Kesepuluh, absen dalam merespons isu pemerintah terpaut dugaan konflik kepentingan staf khusus Presiden, Andi Taufan Garuda, melayangkan surat kepada seluruh camat pada Indonesia agar membantu perusahaannya dalam menangani Covid-19.

Ke-11, transisi status personel yang jalan di tempat. Ke-12, mengenai Dewan Pengawas KPK yang tidak menyampaikan informasi secara nyata, misal terkait 18 isu/permasalahan pada bidang penindakan.

“Atas dasar itu, direkomendasikan salah satunya agar KPK segera menyelesaikan Rencana Strategis KPK 2019-2023 secara penuh dan partisipatif, ” tandasnya.

Merespons penilaian buruk dibanding ICW dkk. ini, KPK menguraikan kinerja pihaknya selama kepemimpinan Firli. Misalnya, menerbitkan 30 sprindik buat 36 tersangka dan dua OTT.

(ryn/arh)

[Gambas:Video CNN]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.